MPS Yoedono

Membuat para supervisor menjadi manajer

05 Agustus 2014
Salah satu kendala produktivitas terbesar adalah para supervisor (dilingkungan BPK juga dikenal dengan istilah Pengendali Teknis). Tidak fungsinya supervisor dapat berakibat kepada pemberian imbalan yang tidak seimbang, selain itu juga berakibat pada perubahan tanggung jawab produktivitas dari seorang Pemeriksa kepada si Pengendali Mutu. Hal ini sering tidak terasa dilakukan dengan tanpa mengenali peran supervisor di dalam meningkatkan produktivitas.
1999_ART_PP_Membuat para Supervisor menjadi Manajer01_11.pdf

Berbohong : siapa pelaku dan mengapa dilakukan

05 Agustus 2014
Fenomena berbohong dimiliki dan dipraktekkan oleh setiap manusia baik untuk tujuan baik, maupun unruk tujuan yang tidak terpuji. Perbuatan semacam ini mungkin dapat digolongkan sebagai suatu hak. Hak apa? tiada lain sebagai hak untuk memilih dan karenanya merupakan suatu pilihan yang bersifat moral, baik di lingkungan kehidupan pribadi maupun lingkungan masyarakat luas. Tidak percaya? berarti bohong!!
1999_ART_PP_Berbohong siapa pelaku dan mengapa dilakukan09_12.pdf

Peningkatan produktivitas pemeriksaan

05 Agustus 2014
Banyak kelompok pemeriksa membanggakan diri menjadi tonggak kekuatan di dalam organisasi dimana mereka itu bekerja. Banyak auditor menikmati kedudukan demikian ini sebagai juara dari mereka yang paling baik (profesional) atau menonjol dan ini akan membendung mereka terhadap semua potensi suara yang jelek dilingkungan organisasi itu. Beberapa dari konsep ini mungkin dimanfaatkan, akan tetapi secara umum, hal ini bersifat destruktif jika dipandang dari usaha menyelesaikan tujuan pemeriksaan.
1998_ART_PP_Meningkatkan produktivitas pemeriksaan10_13.pdf

Dua puluh lima tahun UU No.25 tahun 1973

04 Agustus 2014
Undang-undang No. 5 tahun 1973 merupakan Undang-undang mutakhir yang dibentuk sebagai tindak lanjut dari Orde Baru yang menghendaki pembaharuan dari apa yang sebelumnya dilakukan dalam Orde Baru. Walaupun berdiri sejak tahun 1947 sejarah BPK yang sesungguhnya dimulai dengan terbitnya Undang-undang No.5 tahun 1973, yang menetapkan kedudukan dan fungsi lembaga tinggi negara ini selaras dan sejalan dengan jiwa UUD'45.
1999_ART_PP_Dua Puluh Lima Tahun01_10.pdf

Profesional apa itu?

24 Juli 2014
Kata profesional sering kita dengar, bahkan kita gunakan sebagai satu jargon dan ungkapan dari suatu kegiatan yang kita tekuni. Sayang sekali semboyan ini atau apapun namanya, sering tidak atau kurang kita wujudkan dalam praktek. Banyak alasan untuk itu, mungkin salah satunya adalah keengganan untuk mengakui bahwa kita kurang mengerti artinya. Ada yang bilang ciri sifat atau karakteristik profesional ini lebih banyak merupakan ungkapan kebersamaan (kolektifitas), padahal itu dapat diartikan pula perorangan.
1999_ART_PP_Profesional Apa itu09_09.pdf

Undang-undang Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 antara harapan dan realita

30 September 2013
UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003 tetap mempertahankan suatu prinsip universal yaitu bahwa barabg siapa yang memberi wewenang untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, barang berharga, atau barang milik negara bertanggung jawab secara pribadi mengganti semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya. Kerugian untuk mengganti kerugian negara oleh para pengelola keuangan negara merupakan unsur pengendalian intern.
2003_ART_PP_PEME06_85a.pdf

Penerapan suatu perundang-undangan itu lebih penting daripada penerapannya

26 September 2013
Selama ini unit yang bertugas untuk melakukan dan mengembangkan di BPK masih bingung dan nyaris putus asa apa sebenarnya tugas dan tujuan utamanya. Sejak dahulu unit kerja ini melakukan pengkajian dan kemudian menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai tugas-tugas utama dan tugas-tugas lain dari BPK yang diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.
2005_ART_PP_PEME04_61a.pdf

Tanda-tanda awal terjadinya penyimpangan

25 September 2013
Dalam pemeriksaan,indikasi awal diperoleh pada waktu pelaksanaan survei. Survei ini antara lain meliputi mempelajari Sistem Pengendalian Intern (SPI) pihak yang diperiksa, terutama untuk menilai apakah sistem itu berjalan atau tidak. Jika SPI berjalan secara efektif, maka pekerjaan BPK selanjutnya akan lebih ringan, bahkan kita tidak perlu memeriksa keseluruhannya, cukup dengan apa yang kita kenal dengan uji petik atau sampling.
2003_ART_PP_PEME12_87a.pdf

Apasih tugas BPK yang sebenarnya

25 September 2013
Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan itu tidak cukup untuk menyatakan hal-hal yang mencirikan kehematan atau efisiensi atau efektivitas. Belum lagi, seperti sekarang ini, banyak uang negara telah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang pemeriksaannya hanya dilakukan melalui pengetatan tertib administrasi (TP/TGR) dan melakukan apa yang dinamakan pemeriksaan investigasi dan fraud auditing.
2005_ART_PP_PEME08_59a.pdf

Nasib para pemeriksa bukan akuntan

24 September 2013
Pimpinan tidak begitu mementingkan atau mempersoalkan apa pemeriksa itu Akuntan atau bukan, akan tetapi dalam memeriksa masalah khusus (BLBI) atau BUMN dan BUMD, kemungkinan lebih banyak Akuntan dan Ajun Akuntan yang digunakan. selain itu untuk Pemeriksa lainnya, baik yang bersifat 2K maupun 3E kemungkinan yang diperintahkan adalah mereka yang akuntan maupun yang bukan.
2003_KLI_PP_PEME01_88a.pdf

Mengurangi KKN

24 September 2013
Korupsi seolah-olah sudah diterima dalam masyarakat, sehingga dipandang tidak ada citra buruk yang melekat padanya. Korupsi bisa berwujud jabatan basah, atau kita rela melakukan apa saja (terutama yang haram) bagi atasan kita termasuk staf intinya, kita juga selalu ingin membahagiakan kerabat-kerabat kita, khususnya yang punya pengaruh.
2003_ART_PP_PEME04_86a.pdf

Akuntansi dan auditing

10 Juni 2013
Tidak dapat disangkal lagi bahwa jika kita bicara mengenai akuntansi maka bayangan kita tertuju pada perhitungan anggaran negara atau perhitungan anggaran daerah, atau perhitungan anggara instansi. Akuntansi yang diselenggarakan nantinya akan diakhiri dengan penyusunan apa yang kita kenal dengan singkatan PAN, PAD, atau PA.
2003_ART_PP_PEME03_33a.pdf

Harapan setelah diundangkannya paket UU tentang keuangan negara

10 Juni 2013
Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dengan persetujuan DPR telah menetapkan tiga undang-undang yang secara umum dipandang sebagai telah menggantikan beberapa peraturan yang lahir pada masa pendudukan kolonial Belanda seperti ICW, IAR, IBW, RMB, RAB dan lain-lain.
2004_ART_PP_PEME12_34a.pdf

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang penggunaan uang negara

15 Februari 2007
Penulis berkeyakinan bahwa akuntabilitas yang kita bicarakan dan kita idam-idamkan yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan kita itu lebih banyak berkaitan dengan penggunaan uang negara. Kita sebagai PNS misalnya menerima macam-macam dana, mulai dari gaji, biaya transpor, honor panitia itu, yang kesemuanya berasal dari APBN, yang secara resmi diajukan, dibahas, disetujui dan dilaksanakan oleh Parlemen dan Pemerintah.
2007_ART_PP_PEM107_MPS Yoedono_01.pdf

Nasib Para Pensiunan

13 April 2006
Sejak tidak melaksanakan tugas kedinasan lagi, alias pensiun, penulis menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kebugaran dan kesehatan jasmani, mangapa? Sederhana sekali, mengingat bahwa pensiunan atau usia pensiun itu kebanyakan berkaitan dengan usia manusia itu sendiri.
2006_ART_PP_PEM103_01.pdf

Si Tukang "Semprit" Yang Malang

14 Februari 2006
Kiranya para pembaca sudah memaklumi apa yang dimaksudkan dengan judul ini. Dalam bahasa asingnya juga dikenal dengan "Whistle blower". Pemahaman mengenai istilah ini dan penggunaannya dalam praktek masih simpang siur. Artinya sesungguhnya keadaan yang dirasakan, terpaksa melakukan hal-hal yang tidak lazim dilakukan bagi sebagian besar masyarakat lainnya. Tukang semprit itu bisa dilakukan oleh siapa saja; sesuatu keadaan/komdisi yang menurut kata hatinya, perlu dibenarkan atau diluruskan sesuai fakta, maka ia akan bicara.
2006_ART_PP_PEM103_01.pdf

Sekali lagi kedudukan BEPEKA

April 1998
Pembangunan nasional sebagai salah satu program pemerintah yang paling menonjol, dilakukan melalui perencanaan jangka panjang yang ditentukan secara berhati-hati dimana berbagai tujuan akhir ditetapkan dan harus dicapai dalam berbagai tahap. Agar kesemuanya itu dapat tercapai, pelaksanaan renvana pembangunan itu harus dikendalikan dan diperiksa.
1998_ART_PP_Sekali lagi kedudukan BEPEKA04_14.pdf

Penilaian kegiatan (performance appraisal)

01 Desember 1986
Setelah mengenali berbagai pandangan tentang bagaimana kita melakukan penilaian kegiatan dan kemudian bagaimana peranan manajer untuk menilai dan sekalgus memberikan motivasi agar dapat merangsang partisipasi bawahannya.
1986_ART_PP_PEM12_02.pdf

ASOSAI

01 Desember 1983
Pilipine yang bersama negara-negara anggota INTOSAI lain menghadiri kongres INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institutions) ke-IX di Lima, Peru pada tahun 1977. Pertimbangan utama untuk mendirikan suatu kelompok regional seperti ASOSAI adalah untuk lebih memudahkan kerja sama dan tukar-menukar pengalaman di bidang pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara.
1983_ART_PP_PEM12_01.pdf

Office of the auditor general Thailand

01 April 1982
Sebagai kelanjutan dari sajian terdahulu untuk memperkenalkan Lembaga Pemeriksa Tertinggi Negara-negara tetangga kita, pada kesempatan ini akan diuraikan mengenai sejarah, tugas, kekuasaan dan organisasi BEPEKA Thailand.
1982_ART_PP_PEM_01.pdf

• 1